BANDA ACEH, Sejumlah indikator pendidikan di Aceh menunjukkan masih adanya tantangan pada mutu pembelajaran, keberlanjutan pendidikan, serta pemerataan akses layanan pendidikan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh dan sejumlah laporan pendidikan nasional menunjukkan bahwa beberapa indikator pendidikan di Aceh masih berada pada posisi yang membutuhkan penguatan kebijakan, terutama pada jenjang pendidikan menengah serta kualitas hasil belajar.
Hasil belajar dan partisipasi pendidikan
Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 menempatkan Aceh pada peringkat 31 dari 38 provinsi. Capaian tersebut berada pada kelompok bawah nasional, terutama pada mata pelajaran Matematika dan Bahasa Inggris. (sumber: laporan TKA 2025)
Sebagai pembanding, sejumlah provinsi seperti DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Sumatera Barat tercatat berada pada kelompok capaian lebih tinggi pada indikator serupa, meskipun masing-masing tetap menghadapi tantangan pemerataan antarwilayah di dalam daerahnya.
BPS Aceh mencatat Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 16–18 tahun sebesar 81,55 persen pada 2024. Angka ini menunjukkan masih adanya kelompok usia yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas. (BPS Aceh, 2024)
Jika dibandingkan secara nasional, sejumlah provinsi mencatat APS pada kelompok usia yang sama telah berada di atas 85 persen, yang menunjukkan adanya perbedaan tingkat partisipasi antarwilayah di Indonesia.
Rata-rata lama sekolah masyarakat Aceh juga masih berada di bawah sejumlah provinsi dengan tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lebih tinggi, yang turut memengaruhi capaian pendidikan secara keseluruhan.
Kualitas guru dan literasi
Penguatan kompetensi guru masih menjadi perhatian, terutama pada aspek pedagogik dan literasi pembelajaran di kelas.
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prof. Mujiburrahman, menyebutkan bahwa tingkat literasi sebagian siswa masih berada di bawah standar capaian nasional. (Antara Aceh)
Secara umum, peningkatan literasi di berbagai daerah di Indonesia berkaitan erat dengan pemerataan akses fasilitas pendukung seperti perpustakaan sekolah, program literasi berkelanjutan, serta lingkungan belajar yang aktif.
Ketimpangan infrastruktur pendidikan
Di sejumlah wilayah, tantangan infrastruktur pendidikan masih terlihat pada keterbatasan fasilitas antara daerah perkotaan dan pedesaan, akses internet di wilayah terpencil, minimnya laboratorium dan sarana praktik, serta perbedaan kualitas bangunan sekolah. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap budaya literasi di lingkungan pendidikan.
Secara nasional, pola tantangan serupa juga masih ditemukan di sejumlah provinsi dengan karakter geografis kepulauan dan daerah terpencil, meskipun tingkat kesenjangannya berbeda-beda.
Tata kelola dan sorotan kasus pendidikan
Kejaksaan Tinggi Aceh menangani dugaan korupsi program beasiswa pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh periode 2021–2024. Sejumlah pihak telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan kerugian negara mencapai miliaran rupiah.
Selain itu, penyidikan juga dilakukan terhadap dugaan penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan untuk fasilitas praktik sekolah kejuruan.
Di sisi lain, muncul sorotan publik terkait pembatasan akses peliputan media dalam kegiatan pendidikan oleh salah satu instansi daerah. Hal ini memicu diskusi mengenai transparansi dan keterbukaan informasi publik.
Hingga kini, belum seluruh pihak terkait memberikan penjelasan rinci atas berbagai isu tersebut.
Pandangan publik
Ketua Umum Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas, Arizal Mahdi, menilai bahwa tantangan pendidikan Aceh tidak hanya terkait hasil belajar, tetapi juga menyangkut tata kelola dan efektivitas kebijakan.
Ia menilai masih terdapat kesenjangan antara alokasi anggaran pendidikan dan dampaknya di lapangan.
“Evaluasi tidak hanya pada siswa, tetapi juga pada sistem dan tata kelola pendidikan,” ujarnya.
Menurutnya, peningkatan mutu pendidikan memerlukan pendekatan menyeluruh, mulai dari penguatan kompetensi guru, pemerataan fasilitas, hingga transparansi pengelolaan anggaran.
Penutup
Sektor pendidikan Aceh masih menghadapi tantangan yang saling berkaitan antara mutu pembelajaran, pemerataan akses, dan kualitas tata kelola.
Dalam konteks nasional, tantangan serupa juga masih terjadi di berbagai daerah dengan tingkat kesenjangan yang berbeda, yang menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan merupakan agenda jangka panjang yang membutuhkan konsistensi kebijakan dan perbaikan berkelanjutan.
