BANDA ACEH — Ketua Umum Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas, Arizal Mahdi, mengingatkan Pemerintah Aceh serta seluruh pemerintah kabupaten/kota di Aceh agar senantiasa menjaga amanah rakyat dan memastikan setiap kebijakan publik benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Dalam keterangannya di Banda Aceh, Selasa, Arizal menegaskan bahwa rakyat Aceh membutuhkan pemerintahan yang hadir dengan kejujuran, keadilan, kepedulian sosial, serta keberanian moral dalam melindungi hak-hak masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi dan sosial yang masih dihadapi rakyat saat ini.
“Rakyat Aceh tidak boleh dijadikan objek kepentingan politik maupun korban dari kebijakan yang menyulitkan kehidupan mereka. Pemerintah harus berdiri di garis terdepan dalam melindungi hak-hak masyarakat, khususnya rakyat kecil yang membutuhkan perhatian dan keberpihakan nyata,” ujar Arizal Mahdi.
Ia menilai bahwa kepercayaan rakyat merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial, persatuan, dan masa depan pembangunan Aceh. Karena itu, setiap kebijakan publik harus disusun secara bijaksana, transparan, manusiawi, dan mengedepankan nilai keadilan sosial.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul berbagai dinamika kebijakan publik di Aceh, termasuk polemik terkait Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang sebelumnya mendapat perhatian luas dari masyarakat dan kalangan mahasiswa. Pemerintah Aceh diketahui telah mencabut Pergub Nomor 2 Tahun 2026 sebagai bentuk respons terhadap aspirasi publik.
Arizal turut mengapresiasi langkah pemerintah yang bersedia mendengar suara masyarakat. Namun demikian, ia menegaskan bahwa seluruh pemangku kebijakan di Aceh harus menjadikan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan pemerintahan.
“Kekuasaan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan sekadar jabatan administratif. Rakyat Aceh berharap hadirnya pemerintahan yang mampu memberikan rasa keadilan, perlindungan sosial, pelayanan yang manusiawi, dan kesejahteraan yang merata,” katanya.
Ia juga meminta perhatian lebih serius terhadap kondisi petani, nelayan, buruh, masyarakat miskin, korban bencana, serta warga pedalaman yang hingga kini masih menghadapi berbagai keterbatasan ekonomi dan akses pelayanan dasar.
Menurutnya, pembangunan Aceh tidak boleh hanya diukur dari angka dan proyek fisik semata, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah mampu menghadirkan harapan, menjaga martabat rakyat, dan memastikan tidak ada masyarakat yang merasa ditinggalkan.
Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas, lanjutnya, akan terus berkomitmen menjadi bagian dari suara masyarakat dalam mengawal nilai-nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan kepentingan rakyat Aceh secara luas.
“Ketika pemerintah menjaga rakyat dengan ketulusan, maka rakyat akan menjaga daerah ini dengan loyalitas, persatuan, dan doa yang tulus demi masa depan Aceh yang lebih bermartabat,” tutup Arizal Mahdi.
