BANDA ACEH — Ketua Umum Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas, Arizal Mahdi, mengingatkan Pemerintah Aceh, para bupati dan wali kota, serta seluruh jajaran birokrasi agar tetap berada di jalur yang benar (on the right track) dalam menjalankan amanah rakyat dan tidak terjebak dalam praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, maupun permainan anggaran yang dapat merusak masa depan Aceh.
Menurut Arizal Mahdi, Aceh memiliki sejarah panjang penuh pengorbanan, konflik, dan penderitaan rakyat yang tidak boleh kembali terulang akibat lemahnya integritas para pemimpin dan rusaknya tata kelola pemerintahan.
“Rakyat Aceh sudah terlalu lama merasakan luka sejarah. Jangan sampai hari ini masyarakat kembali kehilangan harapan karena korupsi, birokrasi yang tidak sehat, serta kekuasaan yang lebih melayani kepentingan kelompok dibanding kepentingan rakyat,” ujar Arizal Mahdi dalam keterangannya, Kamis.
Ia menegaskan bahwa perdamaian Aceh yang lahir pasca MoU Helsinki bukan hanya tentang berhentinya konflik bersenjata, tetapi juga tentang lahirnya pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil.
Dalam beberapa tahun terakhir, kasus dugaan korupsi di sejumlah daerah di Aceh beberapa kali menjadi perhatian publik dan penegak hukum. Berbagai perkara yang berkaitan dengan penyalahgunaan anggaran, proyek pemerintah, hingga praktik suap dinilai telah mencederai kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dan pemerintahan daerah.
Arizal Mahdi menilai, apabila praktik korupsi terus dibiarkan tumbuh di lingkungan pemerintahan, maka yang paling dirugikan adalah rakyat. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa, pertanian, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat berpotensi hilang akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab.
Menurutnya, korupsi bukan hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga perlahan merusak kepercayaan generasi muda terhadap masa depan pemerintahan dan keadilan sosial di Aceh.
“Jangan bicara membangun Aceh jika uang rakyat masih bocor di berbagai sektor. Jangan bicara kesejahteraan jika masih ada permainan proyek, titipan jabatan, dan penyalahgunaan kekuasaan di dalam birokrasi,” katanya.
Ia juga meminta Pemerintah Aceh serta para kepala daerah untuk memperkuat transparansi anggaran, membuka ruang pengawasan publik, serta membangun sistem birokrasi yang sehat dan profesional agar kepercayaan rakyat tidak terus menurun.
Menurutnya, pemimpin yang benar tidak takut dikritik dan diawasi masyarakat. Sebab kekuasaan sejatinya adalah amanah untuk melayani rakyat, bukan alat memperkaya diri atau kelompok tertentu.
“Aceh memiliki potensi besar untuk maju, tetapi kemajuan itu tidak akan pernah tercapai jika korupsi terus menjadi budaya dan birokrasi kehilangan arah pengabdian,” tegasnya.
Arizal Mahdi menegaskan bahwa kritik tersebut bukan untuk menjatuhkan siapa pun, melainkan sebagai bentuk kepedulian agar Aceh tidak kembali kehilangan arah pembangunan dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
Ia berharap seluruh pemimpin daerah mampu menunjukkan keteladanan, keberanian moral, serta komitmen nyata dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berpihak kepada masyarakat.
“Rakyat Aceh hari ini tidak membutuhkan janji besar, tetapi membutuhkan pemimpin yang jujur, bekerja nyata, dan mampu menjaga amanah dengan hati nurani,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa sejarah Aceh harus menjadi pelajaran besar bagi seluruh elit politik dan pejabat daerah agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa lalu.
“Perdamaian Aceh dibangun dengan pengorbanan besar dan air mata panjang rakyat. Karena itu, kekuasaan hari ini jangan dijadikan alat memperkaya diri, tetapi amanah untuk menyelamatkan masa depan Aceh.”
“Sejarah telah mengajarkan bahwa daerah yang hancur bukan karena rakyatnya lemah, tetapi karena para pemimpinnya lupa menjaga amanah. Aceh jangan kembali terluka oleh kesalahan yang seharusnya bisa dicegah,” tutup Arizal Mahdi.
